Nasional

BPJS Ketenagakerjaan-Kementerian Dalam Negeri Sosialisasi Pemberian Jamsostek bagi Pemdes

BPJS Ketenagakerjaan-Kementerian Dalam Negeri Sosialisasi Pemberian Jamsostek bagi Pemdes


Jakarta

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Di antara beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu Skor penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai bentuk respons Berkualitas atas terbitnya aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan diseminasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembantu Presiden Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam keterangannya mengatakan hal tersebut sejalan dengan Nawacita Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, salah satunya dengan Mengoptimalkan desa-desa di Indonesia.


Peran desa yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional, membuat pemerintah mengambil langkah-langkah konkret tersebut untuk Mengoptimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Pihaknya Bahkan menyoroti besarnya manfaat dari program jaminan sosial dan sekaligus mendorong seluruh pemerintah daerah yang hadir untuk Menyediakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh perangkat dan masyarakatnya, sesuai dengan amanah yang termaktub dalam undang-undang.

“Betul-betul saya sangat berharap untuk berbagi kesejahteraan bagi teman-teman yang ada di desa tadi. Perangkat desa maupun masyarakat. Tentunya ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terus berusaha mensejahterakan masyarakatnya melalui perlindungan dan jaminan sosial yang ada,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2024).

Dalam diskusi yang menjadi rangkaian kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo Berniat mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan instrumen operasional lainnya Supaya bisa program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat segera direalisasikan.

“Salah satu spirit kita melakukan revisi ini Merupakan bagaimana perlindungan itu sampai ke desa,” tegas La Ode.

Sejalan dengan itu Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin turut mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa. Bahkan Zainudin menambahkan terdapat 2 Instruksi Kepala Negara (Inpres) yang berkaitan erat dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Dengan kata lain Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta Inpres 4 tahun 2022 terkait Percepatan Penghapusan Kesenjangan Ekonomi Ekstrem.

“Kami menyampaikan apresiasi yang Berkelas karena di Undang-Undang Desa yang baru ini secara detail menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini sangat penting karena merupakan mandat konstitusi dan program strategis negara untuk Membantu ketahanan nasional,” terang Zainudin.

Lebih jauh Zainudin menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi Kesenjangan Ekonomi serta menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa melalui manfaat beasiswanya.

Menurut data, Sampai sekarang Pada saat ini Bahkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor Non ASN di tingkat desa dan RT/RW Sebanyaknya 1,7 juta pekerja, dan 547 ribu pekerja rentan yang berada di desa. Sementara itu Bila melihat struktur pekerja secara nasional, terdapat 61,47 juta pekerja informal yang bekerja di desa, sehingga masih sangat luas potensi pekerja yang Sangat dianjurkan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menambahkan Pada saat ini Bahkan BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus Mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam perlindungan bagi pemerintahan desa. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya Bahkan terus mendorong untuk perlindungan pekerja pada ekosistem pasar yang didalamnya terdapat pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada Belanja Online dan Usaha Kecil Menengah, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.

Dari sisi manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan Sebelumnya membayarkan 1,91 juta klaim untuk seluruh pekerja di desa, dengan total manfaat senilai Rp 19,06 triliun. Zainudin menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan pekerja yang sejahtera dan bebas cemas.

“Dalam rangka lahirnya Undang-Undang Desa yang baru ini, mari kita sama-sama saling bersinergi menghadirkan program yang sangat baik ini di pelosok-pelosok desa. Karena salah satu fungsi jaminan sosial ialah untuk mengangkat harkat dan martabat pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.

Sumber Refrensi Berita: Detik.com

Tinggalkan Balasan

Back to top button