Hacker Minta Tebusan Rp 131 M, Menkominfo: Pemerintah Tak Akan segera Bayar!

– Pemerintah RI tidak Akan segera menuruti permintaan tebusan dari penjahat siber yang menyerang Pusat Dana Nasional sementara. Pelaku serangan siber di PDN sementara diketahui meminta bayaran US$ 8 juta (Rp 131 miliar).

Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi serangan siber di PDN.

Ia menjelaskan bahwa insiden serangan siber di PDN Tengah diselidiki. Hasil penyelidikan Sebelumnya mengetahui malware yang digunakan oleh penjahat siber.

Pelaku serangan siber Bahkan meminta uang tebusan US$ 8 juta untuk membuka enkripsi yang disandera.

“Ditunggu saja. Nanti ini Tengah diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak Akan segera bayar,” kata Menkominfo, Senin (24/6/2024).

Data Center yang diserang Merupakan Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan.

PDNS terletak di dua Tempat, yaitu Jakarta dan Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan terjadi pada PDNS yang berlokasi di Surabaya.

“Jadi karena kebutuhan untuk proses Usaha, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo, pusat data sementara, yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya,”

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Pangerapan membeberkan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi terdampak, baik dari pusat maupun daerah.

Adapun pelayanan instansi yang menggunakan data PDN berangsur pulih. Instansi yang terdampak Pernah merelokasi data mereka di PDNS.

“Dari data terdampak 210 instansi dari, baik pusat maupun daerah. Yang Sebelumnya up itu tadi Mobilitas Penduduk Internasional melakukan relokasi menyalakan layanannya,” ujar Semuel.

“LKPP SIKaP Sebelumnya on, Marves punya layanan perizinan event Sebelumnya on, kota Kediri Sebelumnya on, yang lain dalam progres,” imbuhnya.