Teknologi

Minta Bayar Rp131 M, Menkominfo Bicara Motif Hacker Serang PDN RI

Minta Bayar Rp131 M, Menkominfo Bicara Motif Hacker Serang PDN RI




Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Pada saat ini resah atas perbuatan Hacker yang terafiliasi dengan geng peretas kawakan LockBit. Sebab, mereka berhasil menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. Hal ini berdampak pada 282 data kementerian/lembaga pemerintah (KL).

Kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar. Modus penyerangannya Merupakan ransomware varian BrainChipper, yang mengunci akses terhadap data di dalam PDNS Surabaya. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta tebusan jumbo senilai US$ 8 juta atau setara Rp 131 miliar.

Dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, salah satu yang ditanyakan oleh jajaran anggota Komisi I Merupakan pelaku di balik serangan.

Pihak Kementerian Kominfo agaknya Pernah berlangsung mengetahui identitas pelaku di balik serangan, tetapi belum bisa mengutarakannya ke publik. “Nanti-nanti, ada waktunya,” ujarnya saat doorstop dengan wartawan, dikutip Minggu (30/6).

“Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita Nanti akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apa. Yang Niscaya ini bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi,” ia menambahkan.

Ketika ditanya oleh para anggota Komisi I, Menkominfo Budi Arie mengatakan ada beberapa hal yang bisa diungkap secara tertutup, karena merupakan hal sensitif untuk diungkap ke publik.

Selain soal pelaku, hal lain yang menjadi pertanyaan anggota Komisi I Merupakan penanggulangan yang dilakukan Kementerian Kominfo, BSSN, serta PT Telkom sebagai vendor PDNS 2.

Kepala BSSN mengatakan hanya 2% data di PDNS Surabaya yang ter-backup, sehingga pemulihan aksesnya membutuhkan waktu lebih lama. Menurut Menkominfo Budi Arie, fasilitas backup sejatinya Pernah berlangsung disediakan dan cukup untuk semua tenant.

Justru, ada tenant-tenant yang tidak menggunakan fasilitas backup karena hambatan di sisi anggaran. Menkominfo Bahkan mengatakan ini sebagai evaluasi, sebab aturan soal backup sebelumnya dibuat opsional.

Ke depan, ia memastikan aturan backup untuk integrasi data ke PDN Dianjurkan bersifat Sangat dianjurkan atau mandatory, Supaya bisa ketika terjadi serangan bisa langsung pulih.

Saksikan video di bawah ini:

Video: Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Tebusan Rp131 Miliar




Next Article



Bangun Data Center Raksasa, Ini Langkah Kominfo Biar Tak Bocor



(pgr/pgr)

Sumber Refrensi Berita: CNBCINDONESIA

Tinggalkan Balasan

Back to top button