Potensi Serangan Phishing dan Spam Pascapemilu

Jakarta –

Menjaga integritas seseorang dan institusi telah menjadi kekhawatiran besar di era digital, terutama setelah pilpres, ketika pandangan terbentuk dalam sekejap dan informasi beredar dengan cepat. Putusan MK baru-baru ini terkait dengan pemilu dan perselisihan hasilnya telah berpotensi menimbulkan serangan phishing dan spam, yang menyoroti pentingnya kebutuhan mendesak akan tindakan yang kuat untuk melindungi integritas proses demokrasi.

Platform media sosial tentu saja telah memudahkan orang untuk berpartisipasi dalam politik dan proses demokrasi serta melakukan percakapan politik, tetapi juga memberikan tempat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berkembang, yang ingin menabur perpecahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Para pelaku ini menggunakan berbagai strategi berbahaya, mulai dari penyebaran hoaks, video, dan lainnya, hingga tindakan disinformasi yang terencana.

Pada 2024, peneliti dari Symbiosis International University, Pune mengeksplorasi keamanan siber pengguna media sosial yang mengungkapkan bahwa platform media sosial saling terkait dan mengekspos pengguna ke berbagai kejahatan siber, termasuk serangan phishing. Setiap tahun, kejadian ini semakin sering terjadi.

Pada 2016, serangan email phishing menargetkan ketua kampanye presiden Hillary Clinton, membobol akun emailnya dan berujung pada rilis lebih dari 20.000 halaman email yang merusak secara politis ke WikiLeaks (sebuah organisasi yang menerbitkan informasi di Internet dari dokumen rahasia, email, dan lainnya). Potensi serangan phishing dari berbagai bentuk bisa saja dapat terjadi dalam institusi-institusi demokrasi lainnya.

Kemudian, pada 2012, para peneliti dari University of California, Berkeley meneliti serangan spam dan menemukan bahwa para pengguna menggunakan spam untuk membombardir pesan-pesan politik. Sebagai contoh, seorang penyerang tak dikenal berusaha untuk membungkam wacana politik setelah hasil pemilihan parlemen Rusia diumumkan dengan menggunakan lebih dari 25.000 akun fiktif untuk men-tweet lebih dari 440.000 kali. Sangatlah penting untuk melindungi diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh spam dan serangan phishing, terutama selama periode pemilu.

Serangan Phishing dan Spam

Phishing adalah salah satu contoh taktik kejahatan siber yang sangat sukses yang memungkinkan pelaku untuk mengelabui pengguna dan mengambil informasi penting. Upaya phishing yang lebih canggih telah berkembang sejak upaya awal yang terjadi pada 1990. Salah satu contoh paling umum dari tindakan penipuan di internet saat ini adalah phishing. Serangan ini memiliki potensi untuk merugikan korban secara serius dengan mencuri data penting, rahasia negara, dan identitas.

Penyebaran spam dan informasi palsu adalah salah satu masalah paling mendesak yang kita hadapi pascapemilu. Setelah pemilu, kotak masuk email dan akun media sosial masyarakat dibanjiri dengan kebohongan, retorika yang memanas, dan pernyataan yang meragukan. Serangan-serangan spam ini bertujuan untuk memanfaatkan celah dalam pertahanan kognitif kita dengan membanjiri kita dengan informasi palsu, sehingga membuat kita semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi.

Selain itu, integritas proses demokrasi juga terancam secara serius oleh penyebaran spam dan informasi palsu. Aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, menyebabkan perpecahan di antara para pemilih, dan mengikis kepercayaan terhadap keabsahan hasil pemilu dengan membanjiri platform media sosial dengan narasi yang menyesatkan dan ujaran-ujaran yang bersifat konfrontatif. Selain membahayakan stabilitas demokrasi kita, penurunan kepercayaan ini membuka pintu bagi radikalisme dan polarisasi politik lebih lanjut.

Pendekatan Selanjutnya

Kita perlu mengambil pendekatan yang beragam agar dapat secara efektif melawan upaya serangan phishing dan spam pascapemilu. Untuk menghentikan serangan dan penyebaran, hal ini membutuhkan penerapan hukum dan prosedur penegakan hukum yang kuat. Perusahaan media sosial harus agresif dalam menemukan dan menghilangkan troll, bot, dan akun spam yang menyebarkan informasi palsu. Mereka juga harus melakukan investasi dalam teknologi mutakhir seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan) agar dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menandai konten yang meragukan.

Disarankan agar para pembuat kebijakan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lengkap yang membebankan pertanggungjawaban kepada para pelaku penyebar informasi palsu. Hal ini dapat berupa pengenaan hukuman atau tindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang berpartisipasi dalam skema kejahatan untuk merusak kredibilitas pemilu. Dengan mendefinisikan secara jelas dampak dari perilaku tersebut, kita dapat memperbaiki lingkungan dan menghentikan serangan semacam itu di masa depan.

Untuk melindungi publik terhadap dampak berbahaya dari informasi palsu, pendidikan sangat penting karena memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menilai sumber, memeriksa ulang informasi, membedakan fakta dan fiksi, serta mendukung program literasi media berbasis komunitas dan sekolah.

Kemudian, mendorong percakapan yang sopan dan budaya yang beradab sangat penting untuk mengurangi penyebaran spam dan serangan pascapemilu. Lebih penting dari sebelumnya untuk membangun penghubung di antara ide-ide yang berlawanan dan melakukan percakapan yang produktif dengan mereka yang memiliki pendapat berbeda di masa perbedaan politik yang semakin meluas. Retorika yang beracun dapat menjadi lebih jarang terjadi jika kita mempromosikan empati, pemahaman, dan rasa hormat satu sama lain. Hal ini juga akan membuat suasana menjadi lebih kondusif untuk diskusi dan musyawarah.

Selain mengambil langkah-langkah pencegahan ini, kita semua harus terus waspada dan meragukan materi yang kita temukan di internet. Memverifikasi keabsahan dan keabsahan sebuah berita atau posting-an adalah hal yang harus kita lakukan sebelum membagikan atau me-retweet-nya. Kita dapat berkontribusi pada pemeliharaan integritas kewarganegaraan dan menghentikan penyebaran informasi palsu dengan menggunakan kehati-hatian dan penilaian saat berinteraksi dengan orang lain secara online.

Pada akhirnya, menjaga integritas kewarganegaraan adalah tugas bersama yang membutuhkan tindakan terkoordinasi oleh masyarakat, pendidik, perusahaan teknologi, dan para pembuat kebijakan. Suara rakyat dapat dipertahankan dan proses demokrasi dapat ditegakkan dengan menempatkan keamanan yang kuat terhadap serangan phishing dan spam pascapemilu. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengambil tugas ini dan melindungi demokrasi kita untuk generasi mendatang.

Herdin Arie Saputra researcher and PhD student in Political Institutions, Processes and Technologies, Ural Institute of Humanities, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Russian Federation