Sri Mulyani Bahas APBN Pertama Prabowo-Gibran dengan Lembaga Legislatif Minggu Depan

Jakarta –

Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya Berencana membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2025 dengan Komisi XI Lembaga Legislatif RI minggu depan.

Ini merupakan pembahasan APBN pertama untuk membuka pemerintahan RI 1 Prabowo Subianto dan Wakil RI 1 Gibran Rakabuming Raka yang Berencana menjabat akhir tahun ini.

“Insyaallah, kami jadwalkan dengan Lembaga Legislatif,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2025).

Sri Mulyani sempat ditanya mengenai defisit APBN yang kemungkinan Berencana melebar pada 2025 Sampai sekarang 2,8%. Meskipun demikian, Ia hanya diam seribu bahasa dan tidak menjawab pertanyaan yang dilempar awak media.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini Berencana fokus secara fundamental. Terutama pada bidang Penanaman Modal Sampai sekarang pembangunan infrastruktur.

“Kita Berencana terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu Penanaman Modal di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024) kemarin.

Ia menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia Pernah berlangsung Berkualitas dengan baik. Hal itu Pernah berlangsung dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang masih berlangsung Sampai sekarang Hari Ini.

“Kita Pernah berlangsung memiliki Kearifan Lokal transisi, yang mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat penting karena bahkan suatu negara Kedaulatan Rakyat yang sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi,” ucapnya.

Sri Mulyani memastikan di masa transisi ini komunikasi dan kerja sama yang terjadi berjalan baik dengan RI 1 Terfavorit Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi Berencana berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Kita Berencana terus berkonsultasi (dengan RI 1 Terfavorit) dan Niscaya saja dari sisi politik Berencana terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita Sangat dianjurkan menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelas Sri Mulyani.