KPK minta hakim tolak praperadilan Yaqut dalam kasus kuota haji

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) meminta hakim tunggal Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Pembantu Presiden Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan Kejahatan Keuangan kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.
“Dalam eksepsi. Satu, menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan permohonan ‘error in objecto’. Tiga, menyatakan permohonan tidak jelas, kabur, obscur libel,” kata Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti dalam sidang praperadilan di Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
KPK meminta hakim menerima seluruh jawabannya atas dalil praperadilan Yaqut dan dalil permohonan Yaqut bukan ruang lingkup hakim praperadilan.
“Dalam pokok Peristiwa Pidana. Satu, menerima dan mengabulkan jawaban tanggapan Termohon untuk seluruhnya. Dua, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register Peristiwa Pidana nomor 19/Pid.Pra/2026 PN Jakarta Selatan atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima,” katanya.
Baca Bahkan: Kerugian negara pada kasus kuota haji capai Rp622 miliar
KPK Bahkan meminta hakim menyatakan penetapan Pelaku Kejahatan Yaqut dalam Peristiwa Pidana ini Merupakan sah. KPK menyatakan penetapan Pelaku Kejahatan Yaqut Pernah berlangsung memenuhi syarat kecukupan minimal dua alat bukti yang sah.
“Tiga, menyatakan penetapan Pelaku Kejahatan atas diri pemohon Merupakan sah dan Sesuai aturan hukum. Empat, menyatakan termohon berwenang melakukan penyidikan Peristiwa Pidana a quo. Lima, menyatakan penyidikan oleh termohon Merupakan sah dan berdasar hukum,” katanya.
KPK menyatakan proses penggeledahan Yaqut dalam Peristiwa Pidana ini Pernah berlangsung memenuhi izin dari ketua Lembaga Proses Hukum. KPK mengatakan Yaqut Bahkan Pernah berlangsung diperiksa lebih dulu sebelum ditetapkan sebagai Pelaku Kejahatan.
“Pemohon Pernah berlangsung diperiksa sebelum ditetapkan sebagai Pelaku Kejahatan dan Pernah berlangsung diberitahukan perihal penetapan Pelaku Kejahatan terhadap diri Pemohon Sesuai aturan peraturan Perundang-undangan dan putusan MK,” ujarnya.
KPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar dalam kasus dugaan Kejahatan Keuangan kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 dengan Pelaku Kejahatan Mantan Pembantu Presiden Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Baca Bahkan: Yaqut minta hakim PN Jaksel batalkan penetapan Pelaku Kejahatan kuota haji
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan Kejahatan Keuangan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri Sampai saat ini enam bulan ke depan.
Mereka yang dicegah Merupakan Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi Pelaku Kejahatan kasus dugaan Kejahatan Keuangan kuota haji, Dengan kata lain Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).
Baca Bahkan: KPK periksa staf Asrama Haji Bekasi pada kasus kuota haji
Sekalipun, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan Pelaku Kejahatan ke Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026, dan terdaftar dengan nomor Peristiwa Pidana 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Sidang perdana praperadilan tersebut awalnya direncanakan digelar pada 24 Februari 2026.
Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex. Sementara, Fuad tidak diperpanjang.
Kemudian pada 24 Februari 2026, majelis hakim PN Jaksel menyatakan sidang praperadilan Yaqut ditunda, dan dijadwalkan digelar pada 3 Maret 2026. Majelis hakim menjelaskan penundaan dilaksanakan atas permintaan KPK melalui surat pada 19 Februari 2026.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















