Ada Layanan Digital Bikin Izin Pertunjukan Musik Cs Terbit H-14, Pengusaha Happy

Jakarta, CNBC Indonesia – Platform tiket acara (event) asal Indonesia, LOKET.com buka suara terkait Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang resmi meluncurkan Layanan Digital Izin Penyelenggaraan Event pada Senin (24/6/2024) kemarin.

CEO LOKET, Bagus Utama mengaku bahwa pihaknya gembira atas diluncurkannya Layanan Digital Izin Penyelenggaraan Event. Menurutnya, layanan yang menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) ini dapat menjadi jawaban atas kendala yang terjadi di Indonesia selama proses perizinan penyelenggaraan acara, terutama Pertunjukan Musik.

Bagus mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh para penyelenggara alias promotor selama ini Merupakan sulitnya mendapatkan kepastian, seperti izin diajukan kepada instansi apa saja, waktu maksimal pengajuan izin, Sampai sekarang besaran biaya yang Harus digelontorkan untuk melaksanakan satu acara.

“LOKET sangat optimis dan gembira [atas peluncuran digitalisasi izin] karena sangat berharap besar, nih, terhadap suksesnya implementasi dari perizinan online event ini,” kata Bagus kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/6/2024).

“Karena dengan adanya perizinan yang satu pintu itu bisa membuat proses pelaksanaan event jadi lebih mudah, lebih gampang, lebih Mudah, dan pastinya lebih Tidak mungkin tidak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bagus mengatakan bahwa Teknologi Digital perizinan penyelenggaraan acara ini berpotensi mampu Mengoptimalkan citra Indonesia di mata dunia untuk Menghelat acara-acara besar, terutama yang mengundang tokoh internasional, seperti Tokoh Musik.

“Dengan ini mereka (manajemen Tokoh Musik internasional) bisa semakin percaya bahwa proses birokrasi di Indonesia Pernah berlangsung selangkah lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya,” ujar Bagus.

Menurut Bagus, salah satu Dalang Indonesia kalah saing dari negara tetangga, seperti Singapura dalam hal mengundang Tokoh Musik internasional untuk Pertunjukan Musik selama ini Merupakan sulitnya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, kendala tersebut Bahkan membangun stigma negatif di tengah kalangan manajemen Tokoh Musik internasional.

“Stigma yang selama ini terbangun bagi mereka Merupakan ‘Eh, Indonesia, tuh, susah perizinannya. Tidak ada kepastian,’ gitu. Karena mereka kalau ada yang satu mengalami, yang lain Tidak mungkin tidak Berniat dengar. Begitu, tuh, kalau di Seniman luar,” ungkap Bagus.

“Misalnya, kayak ada Seniman yang mengalami perpindahan tempat, itu jadi rumor di kalangan mereka, tuh. ‘Oh Ternyata Indonesia bisa, loh, dari tempat A pindah ke tempat Bu karena promotornya enggak dapat izin,’,” lanjutnya.

Bagus mengungkapkan, rumitnya proses perizinan event di Indonesia tidak hanya berdampak negatif bagi promotor, tetapi Bahkan bagi pihak ketiga yang Membantu pelaksanaan acara, seperti LOKET sebagai pihak ticketing.

“Misalnya, kita Pernah berlangsung siap-siap, nih, untuk melakukan pengumuman, kita Pernah berlangsung bicara dengan media partner, Pernah berlangsung menyiapkan konten promosinya, tiba-tiba izinnya belum keluar, mundur. Jadi waktunya kita mundur lagi,” cerita Bagus.

“Nah, terus ada Bahkan yang misalnya ‘Oh ternyata izinnya venue-nya enggak boleh di sini, berubah ke sini,’. Ya Pernah berlangsung, berarti, kan, kita Harus bongkar lagi dari sisi kapasitasnya, pengalokasian kategorinya, pintu masuknya. Dari yang harusnya scan tiketnya di pintu ini ada 10, tiba-tiba di sana cuma ada lima,” lanjutnya.

Berkaitan dengan baru diluncurkannya sistem ini, Bagus berharap pemerintah terus konsisten melakukan evaluasi dan pembaruan. Terlebih lagi, Bagus Bahkan meminta pemerintah untuk ketat dan selektif dalam Menyediakan izin penyelenggaraan acara yang diajukan promotor.

Menurut Bagus, Teknologi Digital izin ini berpotensi melahirkan banyak promotor dan event baru. Sekalipun demikian merupakan hal positif, Bagus khawatir banyaknya promotor yang tidak berkompeten dapat merusak citra industri hiburan di Tanah Air. Terlebih, promotor Merupakan Usaha yang berisiko tinggi dan banyak contoh kasus acara gagal akibat promotor yang tidak berkompeten.

“Nah, saya berharap itu Kenyataannya salah satu fitur OSS ke depan Merupakan bisa mem-filter promotor-promotor baru yang ingin masuk ke dalam dunia event untuk mereka mengerti mengenai resiko,” tegas Bagus

“Bisa mem-filter, ya, supaya enggak banyak event yang tiba-tiba batal atau di tengah jalan itu ada masalah karena belum bayar Seniman. Nah, itu kan Menyediakan dampak buruk terhadap pertumbuhan industri ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Layanan Digital Izin Penyelenggaraan Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024). Melalui sistem ini, Jokowi menjamin para promotor atau penyelenggara acara dapat memperoleh izin pelaksanaan dalam waktu yang “kilat”.

Jokowi mengaku geram melihat masalah yang terjadi dengan penyelenggaraan acara berskala nasional dan internasional di Indonesia. Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, masalah utama penyelenggaraan acara di Tanah Air Merupakan kepastian izin yang tidak diberikan jauh sebelum hari pelaksanaan.

Terlebih lagi, Jokowi Bahkan menyebut bahwa proses pengajuan pelaksanaan acara di Indonesia “ruwet” alias sulit akibat banyaknya izin yang Harus diajukan kepada Sebanyaknya pihak. Menurutnya, hal itulah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara lainnya, terutama Singapura.

“Kenapa, sih, Setiap Waktu yang Menghelat Merupakan Singapura? Ya, karena kecepatan Menyediakan dalam mendatangkan Seniman-Seniman tadi. Dukungan pemerintah baik itu kemudahan akses, keamanan, dan lain-lainnya,” kata Jokowi.

“Singapura dapat empat hari, penuh. Tambah lagi jadi lima hari, penuh. Tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi yang nonton itu separuh Merupakan dari Indonesia, saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia karena di sini tiketnya baru 20 menit saja Pernah berlangsung habis. Sekalipun Ingin tambah enggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara karena memang urusan perizinan kita ruwet,” sambungnya.

Jokowi kemudian Menyediakan contoh contoh penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, NTB. Sekalipun demikian dampak ekonomi yang diberikan ajang Olahraga itu begitu besar, Dengan kata lain mencapai Rp4,3 triliun, menyerap 8.000 tenaga kerja, dan melibatkan 1.000 pelaku Pelaku Ekonomi Kecil, proses perizinan di baliknya ternyata sangat sulit.

“Saya tanya bagaimana perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang Harus diurus, tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja perizinan itu, hanya diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin,” kata Jokowi.

Sementara itu, Pembantu Presiden Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno menjamin bahwa pemerintah tidak Berniat terlambat dalam mengeluarkan izin event setelah peluncuran Layanan Digital Izin Penyelenggaraan Event. Sandiaga mengaku bahwa Saat ini Bahkan Bahkan pemerintah tidak menyiapkan jaminan khusus berupa kompensasi yang Berniat diberikan kepada penyelenggara acara, seperti promotor Bila terjadi keterlambatan pemberian izin. Sebab, pemerintah Berniat berupaya semaksimal Mungkin Supaya bisa waktu pengeluaran izin sesuai dengan panduan yang ada.

“Per hari ini karena kita memulai dan nanti Berniat meninjau pada setiap periode evaluasi maka kita terpacu untuk Menyediakan izin sesuai dengan guidelines (panduan) [izin dikeluarkan dalam jangka waktu] 14 hari dan 21 hari,” kata Sandi usai temu media “Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (24/6/2024)

“Ini yang Harus kita patuhi. Jangan sampai nanti kita Pernah berlangsung langsung berpikir ada keterlambatan sehingga tidak bisa memastikan keluarnya izin dari setiap Pertunjukan Musik karena sangat memengaruhi promosi Sampai sekarang persiapan venue,” sambungnya.

Sandi menegaskan, satu-satunya jaminan yang Berniat diberikan pemerintah kepada para promotor Merupakan izin penyelenggaraan acara yang keluar tepat waktu, Dengan kata lain 14 hari sebelum hari H bagi tingkat nasional dan 21 hari sebelum hari H untuk tingkat internasional.

“Jaminannya kita Berniat keluarkan 14 hari dan 21 hari. Ini semua kita perintahkan semua jajaran untuk memastikan dalam 14 hari sampai 21 hari itu izin keluar,” tegas Sandi.