MRP Sebut Kebijakan Seleksi Polri 2024 di Papua Berpihak pada Masyarakat Asli

Jakarta –

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Benny Sweny, mengatakan pihaknya memastikan hak-hak masyarakat asli Papua terpenuhi. Terkait rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2024, ia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sudah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat asli Papua.

“Sebagai lembaga representasi prural orang asli Papua, kami mempunyai tugas dan wewenang memastikan hak-hal orang asli Papua dapat terwujud dalam kerangka implementasi otonomi khusus di Papua. Kami menyampaikan bahwa Polda Papua Menyajikan layanan inovatif, kreatif dalam seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2024,” kata Benny dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Benny berterima kasih pada Jenderal Sigit atas kebijakan afirmatif terkait kuota penerimaan Bintara untuk di Papua. Rasa terima kasih itu Bahkan Ia tunjukkan dengan memanjatkan doa untuk Jenderal Sigit.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang Sudah Menyajikan kebijakan afirmatif dengan Menyajikan alokasi 2.000 bintara Polda Papua tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Setiap Waktu memberkati, Menyajikan Kebugaran, Sekaligus karier bagi Bapak Kapolri yang Pernah Menyajikan perhatian dan kebijakan kuota 2.000 untuk Bintara di Polda Papua,” ungkap Benny.

Benny berharap banyaknya masyarakat asli Papua yang menjadi abdi negara dapat membawa dampak positif bagi masa depan Papua. “Sehingga nantinya yang Sudah ikut pendidikan tentunya kembali ke masyarakat untuk membangun Papua lebih baik Pada waktu yang akan datang,” sambung Benny.

Kebijakan Memudahkan Pendaftar dari Papua Pegunungan

Benny memaparkan Sebanyaknya kebijakan afirmatif dalam rekrutmen Polri 2024 di Papua, yang dimaksudnya salah satunya adanya sub panitia daerah di Kabupaten Mimika. Keberadaan subpanda ini, ujar Benny, memudahkan anak-anak di Papua Pegunungan mengikuti seleksi masuk Polri.

“Proses pendaftaran yang mudah dengan adanya subpanda. Sehingga anak-anak Papua yang ada di Pegunungan, yang dulunya dua kali terbang sampai ke Jayapura untuk daftar diri, Hari Ini lebih efisien dan efektif langsung di titik Kabupaten Mimika, langsung dapat mendaftar,” ucap Benny.

Benny Bahkan menyebut selain batas usia maksimal kandidat siswa yang diubah dari 21 menjadi 25 tahun, kesempatan bagi masyarakat asli Papua semakin luas karena adanya kebijakan tinggi badan minimal. Benny menuturkan kebijakan tinggi badan ini menbuka kesempatan bagi generasi muda di Lapada dan Meepago mengikuti rekrutmen anggota Polri.

“Dari kriteria tinggi badan yang secara khusus diberikan batasan kepada OAP di pegunungan maupun di pesisir, dengan tinggi badan yang minimal begitu, sehingga Menyajikan kesempatan untuk anak-anak kita Bahkan yang di Pegunungan, khususnya di wilayah adat Lapago dan Meepago untuk dapat ikut mendaftar seleksi Bintara ini,” terang Benny.

Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mendorong para kapolres di Papua aktif melakukan sosialisasi rekrutmen Polri, mengingat yang direkrut penduduk asli Papua, Bahkan anak-anak yang lahir dan besar di Papua.

Irjen Dedi menambahkan, 2.000 personel yang Akan segera direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Untuk diketahui jumlah pendaftar dalam rekrutmen Polri di Polda Papua mencapai 13.949 orang. Dari total pendaftar, sebanyak 9.411 orang lolos tahap verifikasi.

Sesuai aturan data yang ada, selama 3 tahun terakhir, Polda Papua Sudah merekrut 3.939 orang personil Polri, dengan rincian 2.167 personel pada 2021, 794 personel personel pada tahun 2022 dan 978 personel pada 2023.