PDN Diserang Hacker, Menkominfo Jawab Rentetan Pertanyaan Wakil Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyaknya anggota Komisi I Wakil Rakyat mencecar BSSN dan Kementerian Kominfo dalam rapat kerja pada Kamis (27/6/2024). Ini terkait serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara 2 dan berdampak pada ratusan data di Kementerian/Lembaga.

Salah satunya Merupakan Sukamta yang menyebut serangan itu harusnya Sebelumnya menjadi masalah keamanan nasional. Sebab di Singapura, terjadi sedikit kebocoran data maka Sebelumnya disebut adanya masalah keamanan nasional.

“Ada data-data seluruh Kementerian Lembaga 282 di media yang punya backup cuman 2%. Menurut saya di Batam itu saya enggak ngerti tempat penyimpanan apa, ternyata di situ tidak ada backup. Klaim yang ada PDN tier 4, seinget saya. Bagaimana Mungkin sekali tier 4 tidak punya back up?” jelas Sukamta.

Sementara Nurul Arifin menyebutkan masalah ini sangat tragis, miris, dan ironis. Sebab Ia mengatakan PDN berfungsi sebagai kedaulatan data nasional.

“Saya ingin mengatakan Perkara Hukum ini Merupakan Perkara Hukum yang tragis, miris dan ironis, ironisnya seprti ini seperti heart attack begitu. karena PDN ini mempunyai fungsi kedaulatan data nasional dan yang kedua menjaga atau melindungi data pribadi, tapi semuanya dihack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh what’s wrong with this?” kata Nurul.

Sebagai informasi, pemaparan Budi Arie menyebutkan seluruh dunia Sebelumnya terkena serangan ransomware. Misalnya Amerika Serikat 40,43%, Kanada 6,75%, sementara Indonesia hanya 0,67%.

Penanganan PDNS Usai Diserang Hacker

Kepala BSSN Hinsa Siburian menjawab pertanyaan Dave Laksono terkait kecepatan penanganan serangan itu. Dave menilai penanganan dari negara lain yang lebih Unggul.

Menurut Hinsa, lamanya penanganan karena tidak ada backup. Dalam rapat itu terungkap hanya 2% dari data di PDNS 2 yang terbackup di penyimpanan yang berada di Batam.

“kita ada kekurangan di tata kelola, kita akui itu,” ungkap Ia.

Bertolak belakang dengan Ketua Komisi I Meutya Hafidz menyebut masalah backup bukan terkait tata kelola. Bertolak belakang dengan Ia mengatakan aksi tersebut sebagai sebuah keteledoran.

“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya untungnya ada yang belum gabung ini yang selamat. Paling patuh Perpindahan Penduduk, saya dengar, itu paling enggak selamat. Singkatnya jangan bilang lagi tata kelola karena bukan masalah tata kelola ini masalah kebodohan,” jelas Meutya.

Jawaban Menkominfo

Dalam kesempatan itu, Pembantu Presiden Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan kedua PDNS memiliki fasilitas backup data. Bertolak belakang dengan sejauh ini masih sedikit yang melakukan itu baru 28,5% virtual machine atau 1.630 VM dari kapasitas 5.709.

“Kebijakan itu kembali tenant,” ungkapnya.

Budi Arie menegaskan pihaknya tidak menyalahkan tenant. Bertolak belakang dengan, proses backup itu merupakan Syarat tenant apakah meminta menggunakan fasilitas tersebut atau tidak.

“Kenapa enggak punya backup persoalan terkait keterbatasan anggaran dan kesulitan menjelaskan ke keuangan dan auditor,” ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan Terkadang otoritas meminta penjelasan yang membuat KL daerah sulit untuk menjelaskan urgensi backup.

“Anggaran backup data Dianjurkan di-cover. Kenapa ada dua, satu saja. Yakinkan ke auditor Di kemudian hari keamanan data dianggap penting kita Dianjurkan bantu dorong,” ia menegaskan.

Budi Arie mengatakan bahwa backup data sejatinya Dianjurkan dibuat sebagai suatu kewajiban atau mandatory. Sebelumnya, sifatnya Merupakan opsional, karena ada KL yang kesulitan mendapat anggaran.

“Ke depan kami Berniat buat Dianjurkan, karena ini penting,” ia menjelaskan.