Penjelasan Hasyim Usai Keseharian Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Disorot Anggota Komisi II Wakil Rakyat

Jakarta –

Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari merespons anggota Komisi II Wakil Rakyat RI F-Golkar Riswan Tony yang menyoroti Keseharian anggota Penyelenggara Pemilihan Umum gemar berfoya-foya. Hasyim mengatakan alasan penyewaan private jet semata dalam rangka monitoring logistik Pemungutan Suara Rakyat.

“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh dan yang bertanggungjawab Penyelenggara Pemilihan Umum. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggungjawab?” kata Hasyim kepada wartawan di Gedung Wakil Rakyat RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Hasyim mengatakan penyewaan jet untuk memastikan surat suara terutama formulir dapat terkirim tepat waktu. Ia menyinggung waktu pengadaan logistik hanya 75 hari yang mesti diselesaikan dengan benar.

“Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu,” ujar Hasyim.

“Tahu nggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang nggak spot jantung. Kalau gagal siapa yang Dituding gagal?” sambungnya.

Anggota Komisi II Wakil Rakyat RI F-Golkar Riswan Tony sebelumnya menyoroti Keseharian anggota Penyelenggara Pemilihan Umum yang gemar berfoya-foya. Riswan mengusulkan Supaya bisa anggaran untuk tahapan Pemungutan Suara Rakyat di 2025 dikecilkan.

Hal itu disampaikan Riswan dalam rapat kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Komisi II, di gedung Wakil Rakyat, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). Mulanya, Ia mempertanyakan kinerja anggota Penyelenggara Pemilihan Umum selama empat tahun terakhir.

“Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini,” kata Riswan.

“Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pemilihan Kepala Daerah, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan,” sambung Ia.

Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat Keseharian anggota Penyelenggara Pemilihan Umum pun berubah. Ia lantas mencontohkan Keseharian anggota Penyelenggara Pemilihan Umum seperti tokoh fiksi Don Juan.

“Ini Pada akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp 56 T itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu Sebelumnya Tak perlu ditanyakan lagi DKPP tau, nggak Mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya,” jelas Ia.

“Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak Ingin terbuka kita minta tertutup,” imbuhnya.

(dwr/dek)