Sri Mulyani Buka-Bukaan Soal Anggaran PDN yang Diretas

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk Pusat Data Nasional yang kena serangan ransomware. Anggaran ini dipaparkannya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024, kemarin, Kamis (27/6/2024).

Ia mengatakan Pusat Data Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun, PDN ini menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 700 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran belanja Pusat Data Nasional secara tematis masuk dalam golongan pengeluaran infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp 112,9 triliun di tahun 2024. Lebih rinci lagi, khusus Kementerian Kominfo mendapatkan jatah Rp 4,9 triliun.

Dari total Rp 4,9 triliun itu, Rp 700 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pengembangan Pusat Data Nasional. Sisanya ada Rp 1,6 triliun untuk biaya operasional dan pemeliharaan BTS 4G, pengembangan kapasitas satelit Rp 700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp 1,1 triliun.

“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun Sebelumnya dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar,” tegasnya, dikutip Jumat (28/6/2024).

Saat rapat kerja dengan Lembaga Legislatif, Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan perihal isu pencadangan (backup) data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang diserang hacker pada 20 Juni 2024.

Menurutnya, pemulihan dan forensik masih terus dilakukan sebagai penanggulangan serangan ransomware yang berdampak pada 282 data kementerian/lembaga (KL) pemerintah Sampai sekarang Pada Di waktu ini.

Keterbatasan Anggaran

Dalam rapat kerja Komisi I Lembaga Legislatif RI, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hanya 2% data di dalam PDNS Surabaya yang ter-backup. Untuk itu, hanya 44 data KL yang bisa langsung pulih.

Menanggapi hal ini, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya, bersama Telkom dan Lintas Artha Sebelumnya Menyediakan fasilitas backup data di PDNS. Kendati demikian, opsi untuk backup dikembalikan kepada tiap tenant yang menyimpan data di PDNS.

“Jumlah virtual machine kami ada 1.630, itu 28,5% dari 5.709. Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup pada fasilitas PDNS. Fasilitas backup ini ada di PDNS 1 dan 2,” ia menjelaskan.

Budi Arie menegaskan pihaknya tidak menyalahkan tenant. Sekalipun, proses backup itu merupakan Syarat tenant apakah meminta menggunakan fasilitas tersebut atau tidak.

“Kenapa enggak punya backup persoalan terkait keterbatasan anggaran dan kesulitan menjelaskan ke keuangan dan auditor,” ia menjelaskan.
Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan Terkadang otoritas meminta penjelasan yang membuat KL daerah sulit untuk menjelaskan urgensi backup.

“Anggaran backup data Dianjurkan di-cover. Kenapa ada dua, satu saja. Yakinkan ke auditor Di kemudian hari keamanan data dianggap penting kita Dianjurkan bantu dorong,” ia menegaskan.

Budi Arie mengatakan bahwa backup data sejatinya Dianjurkan dibuat sebagai suatu kewajiban atau mandatory. Sebelumnya, sifatnya Merupakan opsional, karena ada KL yang kesulitan mendapat anggaran.