Tommy Djiwandono Pastikan Prabowo Tak Berencana Naikkan Utang RI Jadi 50% PDB

Jakarta –

Anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono, memastikan Pemimpin Negara Terfavorit 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak Berencana Mengoptimalkan rasio Pinjaman Negara Sampai sekarang 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu menjawab rumor yang sebelumnya Sebelumnya beredar.

Pertanyaan itu diungkapkan Thomas kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip pada Sabtu, (15/6/2024)

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas.

Thomas menyangkal laporan Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut dan Sebelumnya merugikan Kurs Mata Uang negara dan pasar obligasi Indonesia. Kurs Mata Uang Uang Negara Indonesia turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat (14/6).

Thomas mengatakan bahwa Prabowo belum mentargetkan tingkat utang. Apalagi, Prabowo Berencana mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Pada bulan lalu, Prabowo yang Berencana menjabat Pemimpin Negara RI pada Oktober nanti menyebut Indonesia Sangat dianjurkan ‘lebih berani’ mendanai pembangunan dan mencapai target Peningkatan Ekonomi sebesar 8 persen. Sehingga menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Meskipun demikian ia Bahkan berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan Menyajikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti Menyajikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 Berencana tetap di bawah 3 persen dari PDB.