ICW-PSHK Serahkan 20 Nama Rekomendasi Pansel Capim KPK ke RI 1 Jokowi

Jakarta –

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung ke dalam Gabungan Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui Deputi V Kantor Staf RI 1 (KSP). Mereka merekomendasikan 20 nama untuk anggota Panitia Seleksi (pansel) kandidat pimpinan KPK dan Dewas KPK.

“Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di komplek Istana Kepresidenan, Senin (20/5/2024).

Kurnia tidak menjelaskan secara rinci 20 nama yang direkomendasikan. Ia hanya menyebut nama-nama ini terdiri dari beberapa latar belakang.

“Kami tidak bisa sampaikan nama-namanya siapa saja, Berniat tetapi kami cukup meyakini pihak-pihak yang kami dorong ke pemerintah Merupakan figur-figur yang betul-betul memahami permasalahan pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan secara umum dan pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan yang ada di KPK,” jelas Kurnia.

Ia menyampaikan alasan menyerahkan 20 rekomendasi nama-nama Pansel Capim KPK hari ini. Ia menyebut pansel Berniat bekerja mulai bulan Juni, itu artinya tinggal beberapa hari lagi RI 1 Joko Widodo (Jokowi) Berniat menunjuk pihak-pihak yang dipilih.

“Minggu ini menjadi minggu yang sangat krusial bagi pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan karena Mengikuti pengakuan dari Koordinator Staf Khusus RI 1 awal Juni pansel Sebelumnya bekerja,” sebut Kurnia.

RI 1 Jokowi Hormati Masukan Publik untuk Pansel Capim KPK

Istana menyampaikan RI 1 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan nama-nama panitia seleksi (Pansel) kandidat pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) KPK. Jokowi menghormati seluruh masukan dari publik.

“Sampai Pada saat ini RI 1 belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel Capim dan Dewas KPK. Nama-nama bakal kandidat Pansel masih dalam proses penggodokan,” kata Koordinator Staf Khusus RI 1, Ari Dwipayana, kepada wartawan, yang dikutip, Minggu (19/5/2024).

“RI 1 menghormati harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan Pansel Dewas dan Capim KPK,” sambung Ari.

Ari Bahkan menegaskan komitmen Jokowi yang berpegang pada koridor Peraturan Perundang-Undangan dalam menetapkan sembilan anggota Pansel Dewas dan Capim KPK. Mereka yang masuk dalam pansel tersebut merupakan orang yang memiliki perhatian dalam pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan.

“Ditambah lagi dengan, seperti yang Sebelumnya ditegaskan oleh Bapak RI 1, anggota Pansel KPK yang Berniat dipilih Merupakan tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki ‘concern’ pada pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan. RI 1 Bahkan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK 2024 Merupakan untuk Mengoptimalkan KPK dan sistem pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan di Indonesia,” ujar Ari.

Sebelumnya, nama-nama yang diusulkan menjadi anggota Pansel kandidat Pimpinan KPK untuk seleksi kandidat pimpinan dan kandidat anggota Dewan Pengawas KPK mencuat. Mengikuti informasi yang dihimpun dari Sebanyaknya sumber, termasuk unsur pemerintah serta masukan kelompok masyarakat yang mendorong Supaya bisa nama-nama kandidat ditampilkan secara terbuka di media massa, kandidat anggota Pansel yang Sebelumnya masuk penjaringan ini berlatar belakang akademisi, profesional, Sampai saat ini pejabat yang berlatar belakang aktivis.

Sebelas nama yang mencuat itu Didefinisikan sebagai:
1. M Yusuf Ateh (Kepala BPKP)
2. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)
3. Erani Yustika (Kasetwapres)
4. Nawal Nely (Profesional)
5. Ambeg Paramarta (Kemenkumham)
6. Nezar Patria (Wamenkominfo)
7. Arief Satria (Akademisi)
8. Bayu Dwi Anggono (Akademisi)
9. Rezki Sri Wibowo (TII)
10. Fauzie Yusuf Hasibuan (Akademisi/advokat)
11. Nanik Purwanti (Sekretariat Negara)