Prabowo-Gibran Ingin Tambah Kementerian Jadi 40, Gimana Nasib APBN?

Jakarta –

Kabar tentang Pemimpin Negara Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 tengah menjadi sorotan publik. Meskipun demikian seberapa Dianjurkan rencana ini dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai sejauh ini pemerintah belum memiliki keharusan yang mendesak Sampai saat ini Dianjurkan menambah jumlah Kementerian di RI. Sebab menurutnya selama ini jumlah Kementerian yang ada Pernah cukup mumpuni dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Indonesia sebetulnya yang 34 (Kementerian) itu Pernah mumpuni dan ini Bahkan kalau kita perhatikan dari statement dari Wakil Pemimpin Negara, Pak Ma’ruf Amin, kan Bahkan mengatakan jumlah Kementerian yang ada sebetulnya Pernah memadai selama Ia menjadi bagian dari pemerintahan,” kata Firman saat dihubungi detikcom, Selasa (14/5/2024).

Di sisi lain, menurutnya penambahan jumlah Kementerian RI jadi 40 ini malah Berniat menghambat efektivitas pemerintahan karena berbagai hal. Misal karena adanya tumpang tindih kewenangan antar Kementerian, atau karena masalah komunikasi dan birokrasi yang semakin berbelit, dan lain sebagainya.

“Ya faktor politik Berniat lebih banyak ya kalau jumlah Kementerian itu dibikin jadi lebih besar. Mungkin sekali Berniat lebih menampung kompensasi politik daripada upaya untuk mengefektifkan kerja-kerja ke bawah sana,” terangnya.

“Karena dengan jumlah yang besar Mungkin sekali Bahkan Berniat terjadi komunikasi yang tumpang tindih, kemudian ada kendala klasik seperti ego-sektoral, sehingga siapa menjalankan apa jadi tumpang tindih, kemudian menjadi tidak efisien dalam eksekusinya, dan Mungkin sekali Bahkan ada Kementerian yang kerjaannya tidak banyak,” jelasnya lagi.

Apalagi Firman mengatakan penambahan jumlah Kementerian di RI ini tentunya sedikit banyak Berniat berpengaruh terhadap besaran APBN yang Dianjurkan disiapkan pemerintah ke depannya. Sebab dengan adanya penambahan ini Berniat membuat belanja negara menjadi lebih besar.

“Ia kan Sangat dianjurkan Menyajikan pendanaan untuk operasional kantor, dan lain sebagainya termasuk Bahkan pengadaan sumber daya manusia, dan kalau kemudian itu pekerjaannya tidak kompleks (cukup rumit untuk dibentuk Kementerian baru) ya buat apa (ditambah),” kata Firman.

Meskipun demikian ia sendiri tidak bisa memastikan apakah kenaikan jumlah belanja negara ini kemudian dapat memberatkan APBN. Meskipun demikian menurut Firman daripada menggunakan anggaran negara untuk membentuk Kementerian baru, Berniat lebih baik Bila dana itu disalurkan untuk program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio Bahkan mengatakan rencana penambahan jumlah Kementerian RI jadi 40 boleh-boleh saja dilakukan, asalkan hal itu bisa Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran nanti dalam Memanfaatkan kinerja yang lebih baik.

Meskipun demikian yang menjadi permasalahan Merupakan Bila penambahan jumlah Kementerian ini dilakukan untuk bagi-bagi jabatan kepada para pendukung atau kubu politiknya. Sebab menurut Hendri Yang paling menarik dari pemerintahan bukanlah masalah kuantitas (jumlah Kementerian) tetap kualitas (kinerja).

“Yang jadi polemik itu kalau penambahan Kementerian itu kalau penambahan kementerian itu cuma gara-gara untuk menampung pendukung Prabowo, itu jangan ya. Jadi perdebatan ini bukan pada kuantitas, tapi pada tatanan kualitas,” ucapnya.

Hanya saja menurut Hendri penambahan jumlah Kementerian dapat membuat pengeluaran negara menjadi lebih besar. Meskipun demikian demikian ia sendiri berpendapat dengan adanya penambahan jumlah Kementerian ini bisa Mendukung pemerintahan berikutnya menjalankan janji atau program-program unggulan mereka.

Misalkan saja untuk anggaran belanja pegawai jadi lebih besar karena jumlahnya jadi lebih banyak, atau bisa Bahkan untuk biaya operasional Kementerian yang otomatis ikut meningkat, dan lain sebagainya.

“Plusnya kan Mungkin sekali bisa mempercepat kinerja pemerintahan dalam rangka memenuhi janji-janji Promosi Politik, tentunya untuk kesejahteraan rakyat. Minusnya itu kan beban APBN (makin berat),” ucapnya.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah ikut berpendapat Dianjurkan tidaknya suatu pemerintahan menambah atau mengurangi jumlah Kementerian yang ada merupakan hak prerogatif Pemimpin Negara. Dalam hal ini Pemimpin Negara Terfavorit Prabowo.

“Yang berpendapat Dianjurkan atau tidak (menambah jumlah Kementerian) itu prerogatifnya Pemimpin Negara. Itu Dianjurkan tidak Dianjurkan itu Sesuai aturan analisisnya Ia kan, kita tidak bisa mengatakan Dianjurkan atau tidak orang yang mengerjakan itu Ia,” kata Piter.

“Kan yang punya program itu Pak Prabowo, menurut saya kita tidak berhak untuk mengatakan Dianjurkan atau tidak, yang bisa mengatakan Dianjurkan atau tidak itu Ia,” tegasnya lagi.

Kemudian Piter Bahkan berpendapat efektivitas pemerintahan tidak serta merta ditentukan dari jumlah Kementerian yang ada. Melainkan dari siapa yang berada di dalam pemerintahan itu.

Meskipun demikian Bila pemerintah benar menambah jumlah Kementerian yang ada, Tidak mungkin tidak pengeluaran pemerintah Berniat semakin besar. Sama seperti yang Pernah disampaikan, gaji pegawai Sampai saat ini anggaran program Kementerian baru jadi faktor utama membengkaknya APBN nanti.

“(Penambahan jumlah Kementerian) ya pastilah Berniat menambah beban APBN. Memang Menterinya nggak digaji? Dan yang Sangat dianjurkan diingat Bahkan setiap Pembantu Presiden Tim Menteri kan Pernah Tak perlu ditanyakan lagi Berniat memiliki Skuad, kan Ia tidak bisa kerja sendirian. Setiap Pembantu Presiden Tim Menteri Pernah Tak perlu ditanyakan lagi Berniat memiliki staf ahli, eselon 1, eselon 2, dan pegawai Kementerian lainnya,” kata Piter

“Yang Pernah Tak perlu ditanyakan lagi besar kan (biaya yang dibutuhkan) rombongan setiap Kementerian yang terbentuk. Tambah satu Pembantu Presiden Tim Menteri tambah satu rombongan, tambah dua Pembantu Presiden Tim Menteri tambah dua rombongan. Belum program kerjanya, belum kantornya,” tambahnya.

Oleh karena itu Piter merasa pemerintah selanjutnya Dianjurkan mempertimbangkan betul-betul terkait rencana penambahan jumlah Kementerian ini. Meskipun demikian demikian menurutnya Bila pemerintahan selanjutnya benar menambah jumlah Kementerian, seharusnya Prabowo bersama timnya Pernah memperhitungkan betul besaran anggaran yang diperlukan.