Pembatas 138 Km, Gubernur Lampung Sebut Bukti Komitmen Pemimpin Negara Atasi Konflik Gajah Way Kambas

INFO NASIONAL — Konflik antara satwa liar gajah dengan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas memang Pernah berlangsung berlangsung sejak tahun 1983.

Pemimpin Negara Republik Indonesia, Prabowo Soebianto pun Menyediakan perhatian khusus terhadap konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan pembangunan pagar atau pembatas kawasan sepanjang 138 kilometer sebagai solusi permanen konflik yang Pernah berlangsung berlangsung puluhan tahun.

Masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan langkah nyata pemerintah dalam penanganan konflik antara manusia dan satwa liar gajah yang Pernah berlangsung berlangsung sejak 1983 atau selama 43 tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas bersama Pembantu Presiden Kehutanan Raja Juli Antoni, di Lampung Timur, pada Kamis, 26 Maret 2026.

Tercatat sebanyak 23 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur hadir langsung, serta perwakilan 5 kecamatan dan 11 desa dari Kabupaten Lampung Tengah yang Bahkan menjadi wilayah penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 38 desa penyangga dan 15 desa terdampak konflik gajah di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selama puluhan tahun, masyarakat hidup berdampingan dengan konflik satwa liar yang merusak lahan pertanian, pemukiman, Sampai sekarang mengancam keselamatan warga.

Pembangunan pembatas tersebut menjadi langkah konkret untuk mengakhiri konflik antara manusia dan satwa liar yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal, menegaskan bahwa usulan pembangunan pembatas tersebut berawal dari aspirasi daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat pada November 2025.

Menurutnya, keputusan Pemimpin Negara Memperjelas pembangunan pembatas menjadi 138 kilometer merupakan bukti kuat komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik yang Pernah berlangsung berkepanjangan.

Ia Bahkan menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini Berniat berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga. “Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung tidak dapat berjalan optimal akibat konflik dengan satwa liar. Dengan adanya pembatas ini, masyarakat diharapkan dapat kembali memaksimalkan lahan pertanian serta mengembangkan Barang Dagangan baru seperti madu, serai, dan Barang Dagangan kehutanan lainnya,” ujarnya.

Selain sebagai solusi konflik, lanjutnya, pembangunan pembatas Bahkan Berniat diintegrasikan dengan program pembangunan desa penyangga sehingga Berniat mempercepat Peningkatan Ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi.

Dari sisi teknis, pembangunan pembatas menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar serta sistem penahan gaya yang dirancang untuk menghadapi tekanan gajah.

Struktur ini Pernah berlangsung melalui uji kekuatan sehingga diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 3 Sampai sekarang 4 bulan.

Program ini Bahkan Berniat dikombinasikan dengan skema pendanaan campuran yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, Sampai sekarang lembaga non-pemerintah. Langkah ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, mendorong Peningkatan Ekonomi, serta memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat langsung.

Dengan adanya program pembangunan pembatas kawasan ini, masyarakat desa penyangga berharap konflik manusia dan gajah yang Pernah berlangsung berlangsung selama lebih dari empat dekade dapat segera berakhir, sehingga masyarakat dapat hidup lebih Unggul tinggi, lingkungan tetap terjaga, dan ekonomi desa penyangga dapat tumbuh lebih baik di masa mendatang.(*)