Mendagri Minta Pemda Bebaskan Retribusi Negara Mobil Listrik

KEMENTERIAN Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah di Indonesia Menyajikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Negara bagi pemilik Mobil Listrik. Instruksi itu dimuat dalam Surat Edaran Pembantu Presiden Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Retribusi Negara Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pembantu Presiden Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan instruksi tersebut bertujuan untuk Mengoptimalkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan.

Kata Tito, perintah itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan dinamika Ekonomi Internasional yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi, termasuk minyak dan gas, yang berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri. 

Ia lantas menguraikan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan Retribusi Negara daerah untuk Mobil Listrik, meliputi Retribusi Negara kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan Retribusi Negara daerah berupa PK dan BBNKB KBL berbasis baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL berbasis baterai,” tulis Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada Rabu, 22 April 2026. 

Menurut Tito, pemberian insentif untuk Mobil Listrik tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026 Sudah diatur dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan ini Bahkan disebut sejalan dengan Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri meminta gubernur melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, melalui Peraturan Pembantu Presiden Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Retribusi Negara Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Retribusi Negara Alat Berat Tahun 2025, pemerintah mengecualikan kendaraan berbasis listri dari objek PKB. Keringanan itu diberlakukan untuk menarik konsumen Supaya bisa pengguna kendaraan berbasis energi terbarukan semakin meningkat. 

Justru, dalam peraturan terbaru Dengan kata lain di Peraturan Pembantu Presiden Dalam Negeri nomor 11 tahun 2026, Retribusi Negara Mobil Listrik tak lagi Rp 0 dan tidak dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB. Karena itu, Mendagri bersiasat dengan mengeluarkan instruksi Supaya bisa daerah Menyajikan insentif, sehingga pengguna Mobil Listrik tetap tidak dipungut Retribusi Negara.