Djamari soal Penyalahgunaan Jabatan: Tak Ada Istilah Teman Dekat Kepala Negara Diperlakukan Khusus

Pembantu Presiden Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Pensiunan) Djamari Chaniago menekankan tak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terlibat tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan. Perlakuan khusus itu bahkan tidak Berniat diberikan bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan Kepala Negara Prabowo Subianto. Hal ini berkaitan dengan dua kasus Penyalahgunaan Jabatan yang ramai menjadi perhatian publik yaitu dugaan Penyalahgunaan Jabatan di Badan Gizi Nasional dan Kementerian Perpindahan Penduduk dan Pemasyarakatan.

Menurut Djamari, Kepala Negara Prabowo berkomitmen untuk memberantas Penyalahgunaan Jabatan tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan Djamari saat Menyediakan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

“Tidak ada istilah teman dekat Kepala Negara atau siapapun Berniat mendapat perlakuan khusus Bila terbukti melakukan Penyalahgunaan Jabatan,” tutur Djamari, dikutip dari keterangan tertulis.

Kata Ia, Kepala Negara Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Djamari mengimbuhkan, “Kepala Negara memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Ia meminta seluruh pejabat negara Supaya bisa bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang Pernah diberikan.

Dalam kesempatan yang sama, Djamari Bahkan menyinggung maraknya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ruang digital Harus dikelola dan dijaga bersama-sama. “Ini sangat serius dan Harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai Harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita Harus hadir di medan itu, karena Bila tidak, Berniat dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Djamari.

Lebih lanjut, Djamari meminta unsur Forkopimda untuk mempererat koordinasi guna mencegah konflik sosial. Ia mengingatkan Supaya bisa seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah Setiap Saat menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas. Penjelasannya, seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.

“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku Supaya bisa tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat,” kata Djamari.