Jakarta (ANTARA) – Hakim tunggal praperadilan pada PN Jakarta Selatan, Yuliana menolak permohonan praperadilan Mantan Wamen Imipas, Silmy Karim tentang sah tidaknya penyitaan aset yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan Penyuapan dan pemerasan kaitannya pengurusan izin tinggal WNA.
“Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok Perkara Pidana, satu menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya, dua menghukum pemohon untuk membayar biaya Perkara Pidana Sebanyaknya nihil. Demikian diputuskan pada Selasa, tanggal 29 September 2026 oleh Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Selatan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,” kata Yuliana dalam sidang putusan praperadilan di Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Selatan, Selasa.
Hakim menyampaikan Sebanyaknya pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan menolak praperadilan Silmy Karim tersebut.
Diantaranya, penggeledahan yang dilakukan KPK Pernah dilengkapi surat perintah penggeledahan dan Pernah pula dibuatkan berita acara penggeledahan, Pernah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Proses Hukum Negeri serta Pernah ada pemberitahuan pada Dewan Pengawas KPK.
“Maka, penyidik patut Pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang Pernah ditentukan undang-undang secara faktual, kemudian Pernah terbit persetujuan dari Ketua Lembaga Proses Hukum tentang penggeledahan terseb , sehingga tindakan penggeledahan tersebut haruslah dinyatakan sah,” papar Yuliana.
Begitu Bahkan soal penyitaan, dalam pertimbangannya hakim menerangkan, penyitaan yang dilakukan KPK di tahap penyidikan dilakukan dengan pedoman Pasal 47 Undang-Undang KPK yang bersifat khusus terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 ataupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Putusan MK.
Baca Bahkan: PN Jaksel gelar putusan praperadilan Silmy Karim pada Selasa sore
Lalu, tindakan penyitaan di tahap penyidikan dilakukan Mengikuti surat perintah dan dibuatkan berita acara dan Pernah diberitahukan pada Dewan Pengawas KPK sehingga secara formal penyitaan tersebut Merupakan sah.
Kemudian, dalam pertimbangan hakim, hakim menerangkan, secara formal KPK Pernah memiliki dua alat bukti sah, yaitu bukti saksi Serta barang bukti serta bukti surat. Sehingga, tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK itu dinilai Pernah berlandaskan kepada norma-norma hukum.
Hakim praperadilan berpendapat alasan-alasan yang diajukan pemohon (penyidikan KPK tidak sah terhadap Silmy Karim) tidak beralasan menurut hukum dan tidak cukup untuk membuktikan adanya tindakan penyidikan Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan praperadilan.
“Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK Pernah menyita aset dengan nilai total mencapai Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Pembantu Presiden Perpindahan Penduduk dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Aset itu terdiri atas aset bergerak, tak bergerak, kendaraan, serta tanah dan bangunan.
Kasus pemerasan terkait izin tinggal terbatas WNA ini diduga terjadi sejak Silmy Karim menjabat Dirjen Perpindahan Penduduk pada 2023.
KPK menduga total duit yang terkumpul dalam kasus ini mencapai Rp145,5 miliar. KPK Bahkan menduga Silmy menerima jatah Rp100 juta per minggu.
Baca Bahkan: Silmy Karim gugat KPK soal penyitaan aset dan penetapan Terdakwa
Baca Bahkan: KPK respons praperadilan yang diajukan Silmy Karim terkait penyitaan
Baca Bahkan: KPK Pernah sita aset senilai Rp150 miliar terkait kasus Silmy Karim
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
